Jakarta, 22 Juli 2025 – Rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (22/7/2025) berlangsung sengit, berpusat pada isu alokasi anggaran pendidikan yang tak kunjung mencapai 20% dari APBN, sebagaimana diamanatkan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 2007. Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit, secara tajam mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan 2024 yang hanya mencapai 17%, jauh dari target konstitusional.

Dolfie memaparkan data stagnasi anggaran pendidikan: 18% pada 2007, turun ke 15,6% pada 2008, 15% pada 2022, 16% pada 2023, dan 17% pada 2024. Ia menyoroti bahwa cadangan dana pendidikan dalam pos pembiayaan, bukan belanja langsung, cenderung tidak terealisasi, bahkan berkontribusi pada utang negara. “Kalau Rp80 triliun itu digunakan untuk memperkuat pendidikan, itu sangat dahsyat. Tapi kalau masih di bawah 20%, berarti ada sesuatu,” tegas Dolfie, mempertanyakan mengapa sektor pendidikan selalu jadi “korban” untuk menutup defisit anggaran. Ia juga menyindir konsistensi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan sejak era SBY hingga Jokowi, yang menurutnya gagal mengubah postur anggaran pendidikan.

Baca Juga: Trump Protes Warga Gaza Dibunuh Saat Antre Bantuan
Kunjungi Juga Artikel Menarik Lainnya: https://artikelqiuqiu99.com/

Sri Mulyani menjelaskan, perhitungan 20% tidak bisa kaku karena komponen belanja negara (denominator) terus bergerak. Ia menyebut alokasi pendidikan dirancang 20% saat penyusunan RUU APBN, namun realisasi bergantung pada penyerapan belanja modal, barang, subsidi, dan bansos. “Ketika El Nino, bansos naik, sehingga porsi 20% terlihat lebih rendah,” ujarnya. Ia juga menegaskan, penempatan dana cadangan di pos pembiayaan bertujuan menjaga efisiensi dan kualitas belanja, mencegah penyalahgunaan seperti penggantian pagar sekolah yang masih layak hanya demi menyerap anggaran. “Rp80 triliun dalam tiga bulan mau dibelanjakan jadi apa? Itu masalahnya,” katanya, menekankan pentingnya tata kelola yang bertanggung jawab.

Dolfie tetap tidak puas, menilai pengelolaan anggaran seolah sengaja tidak mencapai 20%, merujuk pada dana cadangan yang tidak terealisasi dan dampaknya pada utang. Ia menekankan potensi dana tersebut untuk program seperti Makan Bergizi Gratis. Sri Mulyani membantah adanya kesengajaan, menegaskan upaya Kementerian Keuangan menyeimbangkan amanat konstitusi dengan efisiensi belanja. Rapat ditutup dengan kesimpulan dari Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun, yang meminta Kementerian Keuangan memperkuat kebijakan pengelolaan belanja untuk memenuhi 20% anggaran pendidikan sesuai konstitusi.

Link Situs Bermain Resmi QIUQIU99 : https://qiuqiu99bali.mom/